Fitri Indawati Idris saat menjadi narasumber

Akbar Fawaid/DetikSulteng.com

Sebanyak 14 perusahaan berbahan baku kayu dan produk kayu di Sulawesi Tengah, telah memiliki sertifikat legalitas kayu (LK). Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Fitri Indawati Idris,  ketika menjadi narasumber dalam  pertemuan Konsolidasi Pemantau Kehutanan dan Perkembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Palu.

“Kota Palu ada lima perusahaan, Kabupaten Toli-Toli ada lima perusahaan, Donggala, Parigo Moutong, Poso dan Banggai masing-masing satu perusahaan yang menerima sertifikat legalitas kayu melalui lembaga penilai akreditasi,” katanya.

Menurutnya, untuk memperoleh sertifikat Legalitas Kayu telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016, tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin. Atau  pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016  tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Dia mengatakan,  SVLK menjadi komitmen pemerintah RepubIik Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, dan menjadi infrastruktur untuk mencapai pengelolaan hutan lestari, serta mencegah illegal logging, sehingga berperan dalam mengerem laju emisi karbon.

Fitri menambahkan, diperlukan komitmen dan kerjasama para pihak, termasuk masyarakat untuk implementasi  SVLK dan Unit Manajemen.

Pertemuan konsolidasi pemantauan yang dilaksanakan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), merupakan salah satu bagian peran masyarakat dalam memastikan kredibilitas SVLK.

Rizal, vocal point JPIK Sulawesi Tengah mengatakan, peran masyarakat dalam memantau dan mendorong proses dalam implementasi SVLK sangat penting, karena ikut mengontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan sehingga bisa berkelanjutan dan lestari.

“Peran pemantau kehutanan sangat strategis untuk mengawasi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan sumberdaya hutan berbahan baku kayu. Jika tidak, dikhawatirkan eksploitasi sumberdaya hutan berupa kayu yang tidak lestari justeru hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan bagi Negara,” tegasnya. ***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here