Silaturahmi Poros Sumatera menuju Munas KAHMI yang ke 10 di Medan. (foto: Ochan)

Lovely Nukila/DetikSulteng.com

MEDAN – Gong Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) segera dibunyikan oleh Presiden Joko Widodo. Para calon Presidium (Capres) dan para peserta dari seluruh Indonesia juga telah menyerbu medan pertempuran. Satu per satu para capres itu pun mulai memainkan jurus-jurus maut mereka untuk mendapatkan dukungan dari Majelis Wilayah (MW) dan Majelis Daerah (MD) KAHMI se Indonesia.

Kamrussamad misalnya, salah seorang Capres KAHMI yang tadinya kurang diperhitungkan, kini menjadi satu-satunya kandidat capres yang telah mendapat dukungan luas dari para pemegang suara sah (MW dan MD) se Indonesia. Bahkan, para ketua MW dan MD mendatangi “markas” Kamrussamad di Hotel Aryaduta, Medan dan memberikan dukungan secara terbuka.

“Kami capek bicara politik, saatnya pengusaha yang diharapkan memimpin KAHMI,” kata salah seorang Ketua MD dari Kalimantan Timur.

Memang, Kamrussamad adalah satu-satunya capres KAHMI dari kalangan pengusaha. Dia adalah representasi dari Himpunan Pengusaha KAHMI. Kehadirannya justru membawa warna baru bagi Presidium KAHMI yang selama ini selalu didominasi oleh politisi, akademisi dan brokrat.

Tetapi bagi Kamrussamad, di KAHMI itu ada empat pilar yang harus bersinergi, yakni pilar akademisi yang membuat kajian blue print negara kesejahteraan, pilar politisi yang membuat keputusan politik untuk blue print yang disepakati, pilar birokrasi sebagai penjaga regulator yang mumpuni, dan pilar entrepreneur sebagai eksekutor.

“Nah, jika saya terpilih sebagai Presidium KAHMI maka saya akan mengintegrasikan keempat pilar itu. Ini kekuatan besar kita,” jelas Kamrussamad.

Senior KAHMI Sulawesi Tengah, Ahmad H. Ali juga angkat bicara. Melalui telepon kepada media ini, dia  menginginkan agar KAHMI sebaiknya menjadi organisasi yang independen, yang bebas dari pengaruh partai politik. Lantaran itu, dia menginginkan agar para peserta Munas KAHMI tidak memilih capres yang punya afiliasi politik.

“Cukup tiga pilar saja yang dipilih, yakni akademisi, birokrat dan pengusaha. Itu harapan saya,” kata Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu.

Menurutnya, akan nada konflik kepentingan yang sangat besar jika ada Presidium KAHMI yang berasal dari partai politik. Itu juga akan membuat gesekan-gesekan politik yang tidak sehat di KAHMI, sehingga membuat organisasi itu berjalan tidak lancar dan menjadi contoh tidak baik baik kader HMI dan juga berimplikasi pada Pengurus Besar HMI.

“Kita mau adik-adik HMI nanti bebas dari pengaruh politik, maka KAHMI yang harus menjadi contoh untuk itu,” ujar anggota DPR-RI itu. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here